Batusangkar,KP. Kelompok Kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) beserta beberapa anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan Program PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tanah Datar mendatangi kantor DPRD Tanah Datar, mereka menyampaikan beberapa pokok- pokok pikiran, dengan sekaligus berdialog dengan anggota dewan, di ruang sidang utama DPRD, Kamis (15/3) kemaren. Inti mereka ingin mengharapkan dukungan dana dari pemerintah daerah. Dimotori Ketua Pokja RBM Kabupaten Tanah Datar Nasrul Luthan, BSc, mereka diterima langsung Ketua DPRD Zuldafri Drama bersama Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari dan H. Buchari Dt Tuo, dan anggota dewan lainnya. Dalam hearing yang dipimpin oleh Ketua DPRD, mereka menyampaikan beberapa pokok- pokok pikiran dan kebutuhan aturan/ regulasi dari pemerintah daerah untuk kelembangaan pelaku PNPM-MPd . Pokok- pokok pikiran yang disampaikan itu diantaranya, butuh dukungan pemerintah daerah berupa regulasi yang kongkrit diantaranya Perda/ Peraturan Bupati tentang kedudukan dan peran BKAN dalam pembangunan antar nagari. Serta, mereka juga mengharapkan dana insentif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah buat pemeliharaan, pengawasan dan keberadaaan dari hasil – hasil kegiatan PNPM-MPd di Kabupaten Tanah Datar. Dan mengharapkan perhatian dan pembinaan kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP), karena selama ini SPP tidak memiliki payung hukum, " dalam upaya mendukung implementasi kebijakan PNPM-MPd di kabupaten Tanah Datar dan sikronisasi fungsi, peran, dan kedudukan BKAN pada pola pembangunan partisipatif, maka perlu payung hukum yang jelas” ungkap Nasrul Luthan pada pimpinan dewan. Bahkan mereka juga menyentil hal- hal yang terkait dengan hasil, manfaat, dan pemeliharaan asset yang telah dibangun oleh PNPM-MPd sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Diantaranya kegiatan- kegiatan yang telah dibangun, beupa kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Sehingga masyarakat Tanah Datar telah menikmati dan merasakan hasil dari kegiatan PNPM-MPd ini. Demi kelestarian program PNPM-MPD tersebut, mereka mengatakan perlu dipadukan sistem pembangunan partisipatif pola PNPm-MPd dan proghram sejenisnya kedalam sistem pembangunan reguler. Serta menyelaraskan perencanaan teknogratis, politis dengan perencanaan partisipatif. Begitu juga kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh RBM, mendapat sambutan yang baik dari pelaku PNPM-MPd se Kabupaten Tanah Datar. Karena, kegiatan tersebut dirasakan sangat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan program PNPM-MPd dimasa yang akan datang. Namun, untuk keberlanjutan dari kegiatan RBM itu, mereka mengalami kendala karena keterbatasan dana yang dialokasikan oleh DOK dari pemerintah pusat. Untuk itu mereka mengharapkan dukungan dana APBD Perubahan tahun 2012/2013 dari pemerintah daerah. Ketua DPRD Tanah Datar Zuldafri Darma dalam pertemuan dengan Pokja RBM tersebut menyarankan kepada stakholder terkait untuk menprioritaskan pokok- pokok pikiran dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Pokja RBM tersebut. Seperti, kebutuhan dukungan dana dari pemerintah daerah, dan kebutuhan regulasi/payung hukum kelembagaan pelaku PNPM-MPd. Malahan atas nama lembaga, Zuldafri Darma sangat berterima kasih dan bangga dengan apa yang telah diperbuat selama ini oleh PNPM-MPd dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tanah Datar. Dialog yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, dihadiri 14 orang anggota DPRD Tanah Datar, yakni Yusnelli, Erna, Irman, Yasmansyah, A.R Pengulu Sutan, Yulkusmanto, Eri Hendri, Alamsudin, Dafrizal, Hendri, N, Yon Liza, Dedi Admon, Firdaus Agus, Abdul Wajib, dan Istajid. (236 )