Batusangkar, KP. Wakil Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat H Hendri Arnis menyampaikan nota keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2012 kepada DPRD setempat. " RAPBD Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2012 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran ( KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) yang telah ditandatangani nota kesepakatannya pada tanggal 30 November 2011 lalu”, katanya dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2012 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar, yang dipimpin oleh ketua DPRD Zuldafri Darma, Sabtu (03/12) kemaren. Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut dari kedua dokumen tersebut, Pemerintah daerah telah menyiapakan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) tentang APBD tahun 2011 beserta nota penjelasannya. Pada Ranperda tentang APBD Tahun 2012 ketergantungan pemerintah daerah terhadap peemrintah pusat dalam hal pendapatan daerah masih cukup besar. Terlihat dari besarnya proporsi dana perimbanagn terhadap total pendapatan daerah, ujar dia. “ berdasarkan PPAS yang telah kita sepakati, Penerimaan pendapatan daerah tahun 2012 disepakati sebesar Rp 649. 687.985.731,45,-, dan belanja daerah pada tahun 2012 ini diperkirakan sebesar Rp 717.046.559.512, 14,-. Dari proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tersebut, terdapat defisit sebesar Rp 76.358.573.780,69,- ”, terang dia. Direncanakan APBD tahun anggaran 2012 mencapai Rp 649 miliar, bersumber dari PAD diperkirakan sebesar Rp 48.778.331.050,95,- dan dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp 585.299.495.455,50, serta pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp 15.610.159.225,-, Katanya. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 717.046.559.512, 14, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 497.247.474.541,14,- dan belanja langsung sebesar Rp 219.799.084.971,- yang dialokasikan pada semua SKPD. Belanja langsung terdiri dari, belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada nagari, bantuan keuangan kepada pemerintahan nagari dan partai politik, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri, belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Di samping itu, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasayrakatn masih cukup besar dan belum mampu didukung oleh pendapatan daerah. Maka, masih banyak program dan kegiatan yang merupakan aspirasi masyarakat dan dewan yang belum tertampung dalam Ranperda APBD ini, Sebut dia. APBD sebagai instrumen yang menjamin terciptanya disiplin anggaran dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengelolaan anggaran, seperti pendapatan yang direncanakan. 236 Batusangkar,KP. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri melantik Pengurus DPD KNPI Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2013 di Aula Kantor Bupati setempat, Sabtu (3/11). “Pengurus yang baru dilantik ini hendaknya menjadikan KNPI sebagai wadah berhimpun sekaligus amanah yang harus dilaksanakan untuk kemajuan pemuda dan pembangunan daerah,” ucap dia. Dia menyebut acara pelantikan pengurus DPD KNPI Tanah Datar ini merupakan pelantikan pertama sejak Kepengurusan DPD KNPI Sumbar dikukuhkan beberapa waktu lalu. Adib mengharapkan pengurus baru harus siap menjalankan amanah organisasi dalam memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tambahnya, kepengurusan KNPI Tanah Datar hendaknya terdiri dari seluruh unsur organisasi kepemudaan sehingga tampak lebih berwarna warni dan bukan menjadi kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Alfian Jamrah mengatakan tantangan berat pengurus KNPI Tanah Datar ke depan adalah mampu melakukan revitalisasi pembangunan kepemudaan di daerah ini. “Pemuda Tanah Datar harus berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran,” ucap dia. Dia berkeyakinan para pemuda akan mampu mengemban tugas tersebut karena memiliki energi dan semangat yang lebih dibandingkan elemen masyarakat lainnya. Ketua KNPI Tanah Datar Elfiardi mengharapkan pengurus baru dapat berhimpun untuk berkarya lebih besar dan bekerja nyata dalam penyelesaian masalah sosial di Luak Nan Tuo. “Pengurus harus mampu membuat pola komunikasi yang efektif dengan jajaran pengurus organisasi kepemudaan sehingga perjalanan roda organisasi dapat berjalan lebih baik,” ucap dia. Berikut Pengurus DPD KNPI Tanah Datar 2011-2013 yang dilantik : Ketua Elfiardi, Sekretaris Doni Eka Putra, Bendahara Tarmizi, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga Pitondri, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan HAM Yusnaldi, Wakil Ketua Bidang Keagamaan Azriyanto, Wakil Ketua Bidang Sosial, Budaya, Pariwisata Bambang Herianto, Wakil Ketua Bidang Ekonomi, UKM, Tenaga Kerja Rafki A. Diar, Wakil Ketua Bidang Pertanian, Perikanan, dan Sumberdaya Mineral Syahlul Munal, Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Musmulyadi Wakil Ketua Bidang Olahraga dan Seni Radianus, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Husnani, Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Irfan Taufik, Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah Fahrul Rozi, Wakil Ketua Bidang Pelatihan, Pendidikan, Pengembangan SDM Hendri Hadi Nurma, Wakil Ketua Bidang Riset dan Teknologi Inoki Ulma Tiara, dan Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan M. Fauzan. 236