Raker yang dihadiri Wakil Bupati Tanahdatar Hendri Arnis menyebutkan dengan telah disahkan dan disetujuinya APBD Tanah Datar tahun 2011 oleh DPRD Tanah Datar dan pemrintahan Provinsi Sumatera Barat, maka dengan sendirinya semua program dan kegiatan yang telah dirancang dalam APBD sudah dapat diimplementasikan.
Namun, sebelum kita lebih jauh menelaah rencana pelaksanaan kegiatan yang akan kita laksankan pada tahun 2011 ini, perlu kami ingatakan seluruh walinagari untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban pelaksanaan laporan akhir dana alokasi pembangunan nagari (DAPN) 2010.
" Walinagari harus segera menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepada BPRN, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari (LPPN) kepada bupati," ucap Hendri
Pada kesempatan itu Wabup juga mengharapkan walinagari menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah disetujui BPRN kepada Bupati untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Wabup menyebut pada DAPN 2011 ada tiga kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengalokasian dana yakni pemberian bantuan operasional pustaka Nagari sebesar Rp1 juta/tahun, operasional FKWN sebesar Rp1 juta/tahun, dan biaya transportasi walinagari sesuai orbitasi masing-masing nagari, dengan kisaran Rp 5 juta hingga Rp 6 juta .
Kebijakan itu diputuskan untuk semakin memacu semangat dan gairah kerja walinagari selaku aparatur penyelenggara pemerintahan nagari sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, tutur Hendri.
Kepada Walinagari, Wabup juga berpesan, agar terus mengoptimalkan segenap potensi yang ada di nagari terutama potensi anak nagari yang berada di perantauan untuk ikut berperan serta secara aktif dalam percepatan pembangunan di nagari. NAsrul Chaniago
Tidak ada komentar:
Posting Komentar