Batusangkar,KP. Tujuh fraksi DPRD Tanah Datar menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perda (Ranperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015, dalam rapat paripurna dewan, Senen (30/1) kemaren. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Datar Zuldafri Darma didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan H Buchari Dt Tuo, SE, dihadiri Bupati beserta Wakil Bupati Tanah Datar M Shadiq Pasadigoe dan Hendri Arnis, Muspida, Sekda Tanah Datar, serta Pejabat Eselon II, dan III Lingkungan pemkab Tanah Datar. Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Eri Hendri,SP menyebutkan RPJMD yang diajukan pemerintah daerah belum memuat materi dan substansi untuk kebijakan umum dan penetapan indikator kinerja pemerintah daerah. Agar RPJMD dapat dilaksanakan dengan hasil atau pencapaian yang optimal, Fraksi Demokrat menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mengutamakan disiplin dan propesionalisme kerja, meningkatkan pembinaan kegiatan manajemen, meningkatkan fungsi pembinaan, pengawasan, serta menetapkan indikator kinerja, dan menbuat produk hukum lokal, sebut Eri Hendri. Fraksi PKS melalui juru bicaranya Firdaus Agus, SE menpertanyakan perbedaaan target PAD sebesar Rp 10 miliar. “ proyeksi PAD tahun 2012 pada RPJMD sebesar Rp 58 Milyar, sementara pada APBD 2012 yang telah disahkan PAD hanya Rp 48 miliar, terjadi perbedaan target sebesar rp 10 miliar” ujar Firdaus Agus. Pada kesempatan itu, Firdaus juga menpertanyakan proyeksi PAD tahun 2015 sebesar Rp 1,1 triliun, apakah ini optimesme atau proyeksi terukur, dan bagaimana logikanya untuk mencapai target tersebut. Drs Irman, M,Si juru bicara Farski PAN menyebutkan Rencana Tata Ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “ rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan PJPD dan penyusunan RPJMD. Hingga hari ini belum melihat adanya Perda RTRW daerah” jelasnya. Ia berharap kepada Bupati, untuk sesegera mungkin untuk menyampaikan nota penjelasanan RTRW kepada DPRD. “ sampai hari ini, Ranperda tentang RTRW belum ada nota penjelasannya, kami mohon kepada dengan sesegera pada bupati untuk menyampaikan nota penjelasan RTRW” tegas Irman. Sementara Fraksi Golkar melalui juru bicara Dr Yuntri Tura Ebsyar RPJMD berharap agar pemkab menbangun team work yang kuat. Team work yang mampu mengimplementasikan RPJMD dengan baik, agar visi yang kita inginkan tercapai dan terwujud. “ menbangun team work yang lebih kuat, kami menyarankan kepada bupati untuk menempatkan tenag- tenaga yang tepat ditempat yang tepat dan disaat yang tepat. Kami yakin bupati mampu melakukannya” ungkapnya. Faksi PPP melalui juru bicaranya, A.R dt pengulu Sutan menpertanyakan, apakah gambaran umum daerah yang tertera sudah menyajikan prediksi kondisi lima tahubn kedepan. Sebab, hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk 5 tahun kedepan, yang berpengaruh pada aspek ekonomi dan sosial budaya. Fraksi Hanura melalui juru bicaranya M Syukur, S,Pd,I menpertanyakan kemana arah pengembangan kota atau pasar Batusangkar. (236)