* * * *Menarik menyimak ajang “Sekdaprop Idol” yang saat ini sedang menjadi pemberitaan hangat di Sumatera Barat. Nama-nama calon Sekdaprop yang akan disampaikan oleh Gubernur kepada Mendagri sudah bocor ketelinga publik yakni diantaranya Ali Asmar, Rosman Effendi dan Syahrial Syam.

Namun siapapun yang diusulkan oleh Gubernur, itu adalah sepenuhnya hak prerogratif Gubernur. Masyarakat dan insan pembaca hanya berhak untuk berdebat kusir di warung kopi.

Dalam dinamikanya diranah publik, pengusulan ini menjadi menarik, karena oleh pemirsa isu ini ditaburi dengan bumbu persaingan politik, dukung mendukung masa lalu, latar belakang pendidikan/ kealumnian, pengalaman sang calon di dunia birokrasi dan aroma penyedap lainnya, yang menjadikan “Sekdaprop Idol’ menjadi head topic seksi dibandingkan pekik realita kenaikan harga beras, cabe, kasus TBC yang meningkat di Pesisir Selatan, kasus bayi keluar usus yang ditelantarkan dan sebagainya.

Begitu juga dikalangan alumni sekolah kepamongan, isu “Sekdaprop Idol” juga menjadi renungan dan tamparan tersendiri dikalangan birokrat yang berasal dari alumni sekolah pendidikan kepamongan (KDC, APDN, STPDN dan IPDN).

Jabatan Sekda

Jabatan Sekda (Sekretaris Daerah) adalah jabatan karier tertinggi dibirokrasi pemerintahan daerah yang merupakan pilar utama kepamongprajaan, sudah menjadi catatan tersendiri didunia kepamongan bahwa jabatan Sekda adalah jabatan yang secara tersirat harus berasal dari Pamong Senior yang diutamakan berasal dari alumni sekolah pamong, dengan alasan aspek kepamongan sangat dibutuhkan bagi akselerasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjembatani antara aspek jabatan politis kepala daerah dan aspek tekhnis administratif dikalangan birokrasi.

Tentu pertanyaan yang muncul, mengapa pula jabatan Sekda harus diutamakan dari kalangan Pamong Senior yang berasal dari sekolah kepamongan ?

Karena dilatarbelakangi bahwa kapasitas ilmu dan pengalaman kerja untuk menjembatani antara aspek jabatan politis kepala daerah dan aspek tekhnis administraif dikalangan birokrasi hanya dimiliki oleh alumni sekolah kepamongan yang memilki didiplin ilmu berbasis pemerintahan dan mempraktekkannya langsung berhadapan dengan masyarakat.

Sesuai pula dengan filosofi, dasar dan tujuan pembentukan sekolah kepamongan yang pendidikannya memang disiapkan untuk kader utama pemerintahan dengan penempaan berbagai multidimensi pengetahuan yang berlandaskan ilmu spesialis yang generalis.

Begitu juga saat penempaanya mengabdi dibirokrasi pemerintahan yang dimulai dengan terjun langsung mengurus dan melayani masyarakat dari tingkat terbawah seperti Nagari/Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Jika lulus melalui tahapan ini baru diberi kesempatan menangani aspek kepemimpinan ditingkat middle dan top management di pusat birokrasi pemerintahan, apakah Kabupaten, Kota dan Propinsi.

Ada apa dengan Pamong ?

Ketiadaan calon Sekdaprop dari alumni sekolah pamong yang diusulkan Gubernur ke Mendagri saat ini, paling tidak memunculkan dua asumsi pemikiran.

Pertama, faktor Internal yang menyelimuti alumni sekolah kepamongan itu sendiri yakni terputusnya mata rantai pengkaderan dari para senior terhadap yunior, dizaman angkatan Sekdaprop Rusdi Lubis, banyak nama-nama alumni sekolah pamong yang menghiasi jabatan strategis di propinsi Sumbar, keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini, untuk posisi jabatan eselon II dan eselon III saja dikantor gubernur hanya bisa dihitung dengan jari, begitu juga dengan posisi strategis jabatan Sekda Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Jika benar asumsi putusnya mata rantai pengkaderan ini, apanya yang salah ? apakah kesalahan ini ada pada pembinaan dan perhatian daripada senior terhadap yunior yang berkurang ? kesalahan terhadap pemahaman yang berbeda dari regulasi yang mengatur personil SDM birokrasi pemerintahan saat ini ? atau memang kesalahan pada individual alumni sekolah pamong sendiri yang terlena dengan situasi lingkungan yang serba tak pasti dan ketiadaan kemauan untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas dan aksesibilitas personal ?

Untuk menjawab ketiga substansi pertanyaan ini, tentu berpulang kepada keterbukaan, kejujuran, kebesaran jiwa, kemauan dan kesolidan untuk berintrospeksi diri dari alumni sekolah kepamongan sendiri.

Faktor kedua, berubahnya dinamika kultur kehidupan birokrasi dari kultur birokratis professional ke kultur politis kepentingan. Tidak bisa dipungkiri, dinamika iklim birokrasi pemerintahan pasca otonomi daerah dan pilkadasung memunculkan anomali iklim birokrasi, iklim kemarau dan hujan bercampur aduk, antara La Nina dan El Nino tak bisa diprediksikan lagi. Para birokrat banyak yang harap-harap cemas akan kelangsungan dan kelanggengan kariernya di pemerintahan, ada yang tergusur tentunya ada pula yang terdongkrak, namun tak bisa disangkal penyebab utamanya adalah dominannya faktor politis yang mewarnai daripada faktor merit system dan professionalitas yang dikembangkan dalam birokrasi.

Apakah faktor asumsi kedua ini, ada kaitannya dan berimplikasi tidak adanya calon Sekdaprop dari unsur pamong senior yang berasal dari alumni sekolah kepamongan ? adakah kaitan unsur politis didalamya ? jika kita kait-kaitkan, tentu saja bisa terkait, karena saat “Pilkadagub Idol” tempo hari ada tiga orang pamong kader terbaik alumni sekolah kepamongan yang menjadi mitra kompetisi gubernur dan wakil gubernur terpilih, sebut saja Aristo Munandar, Yohanes Dahlan, dan Asrul Syukur.

Akankah ada faktor kegamangan untuk menjadikan sekdaprop dari pamong senior yang berasal dari alumni sekolah kepamongan akan mengkhawatirkan Gubernur¬/Wakil Gubernur sebagai mitra kompetisinya dikemudian hari ? tentunya praduga ini kecil sekali kemungkinannya.

Untuk menjawab hal ini, para pamong dari alumni sekolah kepamongan tidak usah menyalahkan Gubernur/Wakil Gubernur dan pihak lain, salahkanlah diri sendiri, jadikan pengalaman kekosongan figur calon sekdaprop ataupun sekdakab/kota dari alumni sekolah pamong untuk berbuat yang lebih baik dan terbaik bagi negeri, tunjukkan dengan kerja, inovasi dan bukti bahwa alumni sekolah pamong praja memang kader anak bangsa yang tampil beda dan tiang utama kader pemerintahan. Walau dalam hal ini unsur subjektifitas juga sulit untuk dihindari.

Jadikan kekuatan ribuan alumni sekolah pamong praja yang tersebar diseluruh pelosok nagari, untuk mendukung siapapun nakhodanya dan mensukseskan semua program dan kinerja pemerintahan daerah, yang merupakan doktrin yang telah tertanam jauh saat penempaan dikawah chandradimuka dimedan pendidikan. Jangan pernah kalahkan idealisme profesionalitas dengan kepentingan politis sesaat, berbakti bagi rakyat dan ibu pertiwi bukan untuk menyenangi personalitas.

Semoga pengalaman ini bisa menjadi otokritik dan instrospeksi diri bagi alumni sekolah pamong praja, dan menjadi titik balik bagi pengumpulan akumulasi energi untuk menegakkan iklim tata pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.