Batusangkar, KP. Menyambut Hari Anti Korupsi, sekitar 200 mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan dan dewan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar melakukan aksi damai turun ke jalan meminta klarifikasi dari jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait dugaan korupsi ditubuh pemda tersebut. Para mahasiswa tersebut melakukan aksi damai, Jumat (9/12) dengan berjalan kaki dimulai dari Kampus STAIN Batusangkar menuju Lapangan Cindua Mato Batusangkar yang berjarak sekitar 2 km. Sepanjang perjalanan mahasiswa meneriakan yel-yel anti korupsi. Aksi damai yang berlangsung selama tiga jam tersebut, para mahasiswa menyampaikan orasi ditiga tempat yakni Kantor Kejaksaan Negeri Batusangkar, Pasar Batusangkar, dan Lapangan Cindua Mato Batusangkar. Di Kantor Kejari Batusangkar para mahasiswa diterima Kepala Seksi Intelijen Afridel didampingi beberapa jaksa lainnya. Disini, Koordinator Lapangan Aksi Mahasiswa Peduli Tanah Datar, Ogi menyampaikan agar pihak kejaksaan mampu menegakan supremasi hukum dan menindak para pelaku koruptor di Tanah Datar. Kemudian aksi dilanjutkan ke Pasar Batusangkar. Disini para mahasiswa menyampaikan orasi kepada masyarakat Kota Batusangkar agar bersama-sama meminta kejelasan dan transparansi dana pembangunan daerah dari Pemkab Tanah Datar sekaligus membuat komitmen aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Aksi damai yang dipusatkan di Lapangan Cindua Mato Batusangkar ini diikuti dari beberapa perwakilan organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAAMI), Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Padang, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). “ Kami tidak banyak menuntut, hanya meminta klarifikasi dan kejelasan dari pemerintah daerah terkait berkembangnya isu korupsi di jajaran pemda,” ucap Ogi dihadapan Asisten I Setdakab Hardiman, Ketua DPRD Zuldafri Darma, Kepala Inspektorat Arsal Ummah, dan Kepala Kantor Kesbangpol Abrar. Ogi menyebut beberapa dugaan korupsi yang terjadi di Pemda Tanah Datar, diantaranya pembangunan Istano Basa Pagaruyung, Gedung Nasional, pengadaan tenaga honorer, dan ganti rugi tanah di Bukit Gombak. Di akhir aksi damai, perwakilan organisasi mahasiswa menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemkab Tanah Datar. Kesepakatan tersebut meminta agar Pemda Tanah Datar menegakan supremasi hukum dan menciptakan aparatur yang bebas korupsi. Ketegangan sempat terjadi karena Ketua DPRD Tanah Datar sebagai perwakilan rakyat belum bersedia menandatangani kesepakatan tersebut. Para mahasiswa memberikan tenggang waktu 1x24 jam kepada ketua dewan mau menandatanganinya, kalau tidak hal itu menunjukan lembaga legislatif tidak prorakyat dan membiarkan korupsi merajalela. Ketua DPRD Zuldafri Darma mengatakan bahwa dirinya belum mau menandatangani kesepakatan tersebut karena harus meminta persetujuan dari seluruh atau dua pertiga dari jumlah anggota DPRD. Meski aksi mahasiswa berlangsung aman dan tertib, namun cukup mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Tanah Datar, AKP Tohom Marisi Simanungkalit menyebut pihaknya menurunkan sekitar 100 personil dari semua satuan untuk melakukan pengamanan. 236