Batusangkar, Kp. Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Datar akhirnya menerima usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten Tanah Datar tahun 2012. Pengesahan RAPBD menjadi APBD tersebut dilakukan pada tanggal 12 Desember kemarin yang didahului dengan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di sidang paripurna. Sidang paripurna tersebut dihadiri Bupati Tanah Datar M Shadiq Pasadigoe, ketua tim anggaran Pemkab yang juga Sekdakab Drs H Muzwar beserta seluruh kepala SKPD menetapkan proyeksi pendapatan sebesar Rp 649.687.985.731,45 dan belanja sebesar Rp 717.046.559.512,14. Meski menerima usulan anggaran tersebut, namun sejumlah fraksi tetap memberikan banyak catatan kritis. Terutama terkait tentang kesejahteraan masyarakat tanah datar, khususnya pada sektor pertanian dan program-program pro rakyat. Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Eri Hendri, SP mengharapkan SKPD dan Satker betul- betul melaksanakan program yang berpihak kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip- prinsip anggaran. Efekti, efesien, profesional, akuntabilitas, transparan, dan tepat sasaran. “ Agar pemerintah daerah terhindar dari masalah, FD menyarankan ikutilahs egala peraturan yang mengatur tentang kegiatan, demi kegiatan yang akan dilaksanaka” ujar dia. Selain itu, sebut dia, pemerintah daerah dalam melaksanakan Permendagri No 32 tahun 2011, terutama dalam menberikan bantuan dana bihah/bansos agar meneliti kelayakan proposal yang disulkan. Sehingga, tidak menimbulkan persolan dikemudian hari. “ jika dalam pelaksanaannya terjadi terjadi masalah yang indikasinya kasus, baik berasal dari laporan masyarakat, maupun hasil temuan. Maka kami FD siap mengambil tindakan sesuai dengan aturan perundangan- undangan” tegasnya. Sama halnya dengan Farksi PAN Berbintang, melalui juru bicaranya Drs Irman, M.Si, mengatakan penyerapan anggaran yang sudah disepakti, agar dilakukan secara profesioanl dan maksimal. Terutma pada anggaran yang terkait dengan belanja modal atau kepentingan dan kebutuhan masyarakat. “ DPRD secara personal maupun kelembagaan perlu mengoptimalkan fungsi budgeting dan control budgeting. Agar semua program dan alokasi anggarannya bisa dimanfaatkan sebesar- sebesarnya untuk kepentingan masayrakat, khususnya bisa dinikmati oleh saudara- saudara kita yang masih berada dibawah garis kemiskinan” ujar dia. Senada juga disampaiakn fraksi Golkar melalui juru bicaranya dr Yuntri Tura Ebsyar. “ penyerapan anggaran yang sudah disepakati agar dilakukan secara profesional dan maksimal. Terutama pada anggaran yang terkait dengan belanja modal atau kepentingan dan kebutuhan masyarakat', ujar politisi berlambangan pohon beringin ini. Malahan, sebut dia, perlunya penambahan belanja modal untuk masa- masa yang akan datang. Sebab, belanja modal ini ayang akan terkait langsung dengan kegiatan pembangunan dan akan menberikan stimulasi fiskal bagi pertumbuhan dan pembangunan daerah. “ perlu pengkajian yang cermat untuk menentukan angka yang tepat yang harus dialokasikan untuk belanja modal. Mari sama- sama kita mengusulkan pada pemerintah pusat untuk kebijakan yang jelas dan terukur berapa persen dana APBD yang harus dialokasikan untuk belanja modal” sebut dia. Semantara itu Fraski Hanura melalui juru bicara Adrison Dt parpatih, S, Sos, juga menghimbau pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD tahun 2012, semua kegiatan yang telah disepakti dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan untuk menunjang seluruh perencanaan awal yang telah melalui proses atau pertimbangan dari sebuah kebijakan itu. Begitu juga F Perjuangan Reformasi, melalui juru bicaranya Sasmita Syafnur, RAPBD yang telah disusun sesuai dengan tingkat kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudakan dan meningkatakan pelayanan kepada masyarakat secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan yang berorientasi kepada terwujudanya kesejahteraan masyarakat. Lain halnya dengan Fraski PPP, melalaui juru bicaranya Yasmansyah, S,Ag, mengingatkan pemerintah daerah agar program- program menperdayakan ekonomi keluarag miskin yang sudah tertuang dalam kegiatan RAPBD 2012 ini dapat dirasakan oleh masayrakat miskin di Tanah Datar. Seperti penguatan modal usaha keluarag miskin, fasilitasi manajemen usaha kelauarag msikin dan ;llain-lainnya. 236 ,